Matari Welcome

Selamat Datang di Matari sehati Yogyakarta

Parekan Menggugat UU Pornografi

12.41 Posted In , , , Edit This 0 Comments »
Oleh: SKH Kedaulatan Rakyat Edisi Selasa, 18 November 2008


Hampir pasti, hanya sedikit orang mengenal Parekan, sesosok tokoh dalam pewayangan. Bukan saja Parekan tak pernah berperan sebagai tokoh sentral, tapi dalam perjalanan cerita pakeliran semalam suntuk sekalipun, Parekan hanya naik panggung satu kali pada jejer pertama, itu pun dia tak pernah berdialog. Dia sekedar hadir dipanggung menemani sang raja yang tengah melakukan pasewakan agung bersama para punggawa kerajaan.

Tapi, dalam pentas kolaborasi melibatkan beberapa genre kesenian, mulai wayang suket hingga peragaan busana batik, tiba-tiba Parekan menjadi tokoh sentral. Tajuk pagelaran itupun mengangkat tokoh Parekan dalam balutan “Parekan Gugat”. Saya melihat, tokoh Parekan sebagai simbol perempuan yang selalu saja menjadi objek dalam berbagai aktifitas manusia. Bahkan ada pula adagium bagi sosok perempuan, “Yen awan dadi teklek, yen bengi dadi lemek,” ujar Ki Slamet Gundono, dalang yang ikut menggagas pementasan malam itu.

Ya, sejumlah seniman Solo sejak beberapa waktu lalu merasa galau terhadap Undang-undang Pornografi (UUP). UU yang sebagian materi pasal-pasalnya sangat multi-tafsir, bukan melindungi kaum prempuan, justru sebaliknya menjadi objek eksploitasi regulasi itu. Betapa banyak kaum perempuan yang menerjuni dunia seni, baik sebagai penyanyi, penari ataupun profesi lain, setiap saat terkena ancaman pidana sebagaimana yang diatur oleh UU Pornografi.

Selalu Tertindas

Parekan adalah gambaran sosok perempuan yang selalu tertindas. Justru itulah, dalam kaitan mengkritisi UUP, para seniman Solo menggelar pentas kolaborasi di Pagelaran Kraton Kasunanan Surakarta, Kamis (13/11) malam dengan mengangkat tema sentral “Parekan Gugat.” Berbagai kelompok kesenian bergabung dalam satu pentas yang utuh. Hasilnya boleh dibilang sebagai sebuah mozaik seni.

Secara satire, dalam pentas itu tokoh Parekan dikisahkan tiba-tiba menghilang. Anehnya, meski Parekan yang dalam jagad pewayangan tak pernah berperan apapun, ketika menghilang justru membuat kalang kabut semua orang, mulai raja hingga rakyat jelata. Merekapun beramai-ramai memburu Parekan hingga ketemu. Akankah para seniman nantinya harus menjadi Parekan-Parekan baru?

“Saya tidak tahu bagaimana nanti nasib teman-teman seniman yang terpaksa harus berhadapan dengan UUP” ujar Cak Dikin. Akankah suatu saat mereka harus menghuni penjara, karena penampilan mereka dianggap sebagai bentuk pornografi, hanya karena tafsir pasal-pasal dalam UU Pornografi.

Apalagi masyarakat memiliki hak yang dilindungi undang-undang untuk ikut berperan dalam membrantas pornografi dengan berbagai manivestasinya. Siapa yang bakal menjadi objek UU Pornografi, menurut Slamet Gundono, adalah kaum perempuan. Inilah sebuah ketidakadilan baru dibumi yang sudah merdeka sejak 63 tahun silam.

Cukup Memikat

Sebagai sebuah peristiwa kesenian, pentas mengkritisi UUP yang dibiayai sendiri oleh para seniman secara patungan, cukup memikat, kendati elemen seni yang tergabung diatas pentas, kadang terkesan sebagai tempelan secara spontan. Beruntung Ki Slamet Gundono yang berposisi sebagai dalang selama alur pentas berlangsung, mampu menyatukan elemen elemen seni lewat narasi pedalangan. Dia pun berusaha keras, agar semua penampilan mengarah pada tema sentral.

Seperti halnya Cak Dikin bersama kelompoknya Campursari Centre naik ke panggung, memilih lagu-lagu ciptaannya yang boleh jadi terancam UU Pornografi, semisal Tali Kutang, Mendem Wedokan, dan sebagainya. Dari sini pula, muncul banyolan-banyolan segar bernada minor terhadap UU Pornografi. “Malam ini saya menyanyikan lagu Tali Kutang dan Mendem Wedokan sebelum suatu saaat nanti dilarang dinyanyikan karena dianggap sebagai bentuk pornografi.” Ujar Cak Dikin yang disambut pula tawa penonton.

Entah itu sekedar kekhawatiran para seniman, atau boleh jadi suatu saat nanti bias menjadi kenyataan, yang jelas para seniman Solo merasa risau terhadap UU Pornografi. Selain menggelar pentas bersama mengkritisi UUP ini, rencananya sejumlah seniman Solo juga akan bergabung dengan elemen masyarakat didaerah lain untuk mengajukan yudical review terhadap UU Pornografi. (Hari D Utomo)-m.


Susan Blackburn dan Perubahan Indonesia

15.53 Posted In Edit This 0 Comments »
Oleh Ninuk M Pambudy dan Maria Hartiningsih


Banyak akademisi meneliti mengenai politik Indonesia, tetapi tidak banyak yang melihat dari sisi peran perempuan. Dari yang sedikit itu adalah Susan Blackburn, PhD. Susan banyak meneliti gerakan perempuan Indonesia, meskipun ketika menyusun disertasi doktor dalam ilmu politik di Monash University dia tidak mengambil topik tersebut. ”Sayang sebenarnya. Tetapi, waktu itu tidak ada yang memberi tahu. Juga pembimbing disertasi saya tidak mencetuskan ide ke arah sana,” kenang Susan. Disertasinya tentang gerakan nasionalisme di Indonesia tahun 1930-an, selesai pada 1972.

”Padahal, banyak perempuan Indonesia terlibat aktif dalam gerakan politik nasional pada tahun 1930-an,” tambah Susan dalam bahasa Indonesia yang fasih. Ia menjadi salah satu narasumber dalam Konferensi Kedua Kartini Asia Network, di Bali, 2-5 November. Dia merefleksikan peran organisasi nonpemerintah (ornop), dalam hal ini Oxfam Australia, di mana ia menjadi anggota dan penentu kebijakan dalam membantu pemulihan kondisi perempuan korban konflik bersenjata di Sri Lanka, Kamboja, dan Timor Leste. Meskipun ornop berhasil memenuhi kebutuhan praktis, seperti air bersih dan layanan kesehatan, serta kebutuhan strategis, seperti membantu mengatasi trauma dan mengorganisasi perempuan yang kehilangan anggota keluarga, tetapi juga ada kelemahan. Di antaranya, tak menangani semua kelompok perempuan, seperti perempuan bekas prajurit, perempuan usia muda, dan perempuan masyarakat asli, serta peran perempuan dalam perdamaian. ”Dengan mengetahui keberhasilan dan kekurangan tersebut, orang lain bisa belajar,” kata Susan dalam panel diskusi konferensi internasional itu.

Isu perempuan

Perhatian Susan terhadap isu perempuan dan jender muncul awal tahun 1980-an, sejalan dengan semaraknya gerakan feminisme di berbagai belahan dunia. Suatu ketika, ada laki-laki calon doktor mempresentasikan hasil penelitiannya tentang kesadaran berpolitik di tiga desa di Jawa. Peneliti itu tidak dapat menjawab pertanyaan Susan tentang peran perempuan dalam politik. ”Dia bilang, dia tidak bertanya kepada perempuan. Saya kecewa sekali. Saat itu, banyak perempuan terlibat dalam politik karena gerakan PKI sangat kuat di daerah yang dia teliti,” cetus Susan.

Mulai tahun 1988 Susan serius meneliti gerakan perempuan di Indonesia, sejalan dengan kariernya sebagai pengajar. ”Buku pertama saya, History of Jakarta, tahun 1988, mengenai perempuan,” kata Susan, associate professor di Monash University. Setelah itu dia melahirkan sejumlah buku dan banyak tulisan mengenai perempuan Indonesia, terutama yang berhubungan dengan gerakan dan politik. Beberapa di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Meskipun kini lensa penelitiannya mengarah ke Sri Lanka, Kamboja, dan Timor Leste, tetapi ia tetap mengikuti perkembangan politik Indonesia, termasuk pengesahan UU Pornografi oleh DPR, akhir Oktober lalu. Isu pornografi, demikian Susan, dapat memecah gerakan perempuan yang, meskipun menguat setelah 1998, tetapi sebetulnya belum cukup kuat. ”Ada isu lebih penting untuk perempuan, seperti kesehatan, kemiskinan, dan pendidikan. Perempuan kembali digunakan, walau tak disengaja, oleh laki-laki dan parpol untuk memenangi simpati masyarakat, juga karena Pemilu 2009,” tambah mantan Presiden International Women's Development Agency itu.

Di Australia, demikian Susan, pornografi dan prostitusi adalah isu yang amat memecah gerakan perempuan selama lebih 100 tahun. Di satu sisi ada yang melihat pornografi dan prostitusi sebagai pemaksaan, isu moral, dan perempuan sebagai korban, di sisi lain ada yang menganggap dua hal itu pilihan dan tak melakukan penilaian atas dasar moral. ”Yang menarik dalam isu ini, seolah-olah yang terlibat hanya perempuan, sementara laki-laki sebagai pengguna, lolos dari perhatian. Ini karena perempuan selalu dilekatkan dengan isu moral. Ada standar ganda,” tambahnya.

Bekerja bersama

Dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, Susan mengatakan, perempuan harus bekerja bersama laki-laki. Contohnya, dalam mengisi kuota 30 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk perempuan. ”Saya menaruh harapan karena, di Indonesia, laki-laki feminis lebih kuat dukungannya daripada di negara lain,” kata Susan yang bersuamikan warga Amerika itu.

Australia, kata Susan, sudah memberi kursi kepada perempuan sejak 1901, tetapi baru pada 1928 ada perempuan pertama di parlemen federal. Peningkatan cukup tajam terhadap jumlah perempuan di parlemen baru terjadi tahun 1980-an, setelah partai politik memberlakukan kuota untuk perempuan dan melakukan pendidikan politik. Sebagai peneliti dan akademisi dengan fokus politik Asia, politik pembangunan, dan perempuan dalam pembangunan dengan perhatian khusus pada Indonesia, Susan banyak membimbing mahasiswa asal Indonesia. Ia juga telah berkeliling Indonesia, kecuali Kalimantan dan Papua. ”Indonesia begitu besar. Setiap kali, saya menemukan hal baru, termasuk situasi perempuan,” kata Susan.

Otonomi daerah, misalnya, seharusnya meningkatkan kualitas demokrasi yang juga menguntungkan perempuan. ”Tetapi, lelaki masih dominan sehingga peraturan yang lahir mendiskriminasi perempuan. Di sini, aktivisme perempuan menjadi penting,” tambah dia. Ia optimistis pada gerakan perempuan di Indonesia. Batalnya rancangan peraturan daerah Sumatera Barat, yang melarang perempuan keluar malam tanpa muhrim karena penolakan oleh gerakan perempuan dan perempuan anggota DPRD, adalah contohnya. Dinamika politik Indonesia seperti itu amat menarik bagi peneliti seperti Susan. Dia mengaku beruntung dapat melihat perubahan politik Indonesia dari dekat. ”Saat pemerintahan Orde Baru (Orba), saya berpikir, kapan Orba akan berakhir, dan Indonesia akan jadi seperti apa? Masa depan akan berubah, nama-nama jalan (yang memakai nama pahlawan) akan berubah, dan orang-orang akan mengagumi orang-orang berbeda yang bukan militer.”


Tentang Dia
Nama: Susan Blackburn
Lahir: Adelaide, Australia, 26 Februari 1947
Pendidikan:
- BA (Honours) dari Adelaide University
- PhD dan Diploma of Education dari Monash University
Karier:
- Mengajar di Victoria University of Technology (Melbourne), Griffith University (Brisbane), dan sejak 1991 di Monash University
- Meneliti sejarah, politik, gerakan perempuan Indonesia, dan bantuan luar negeri
- Mengajar politik pembangunan, jender dalam politik Asia, politik Asia Tenggara, bantuan luar negeri, dan organisasi nonpemerintah untuk mahasiswa S-1, S-2
Buku di antaranya:
- ”Women and the State in Modern Indonesia” (Cambridge University Press, 2004)
- ”Practical Visionaries: A Study of Community Aid Abroad” (Melbourne University Press, 1993)
- Mengedit dan memberi pengantar buku ”Indonesian Islam in a New Era: How Women Negotiate Their Muslim Identities” (Clayton, Monash Asia Institute, 2007, bersama Bianca Smith dan Siti Syamsiyatun)
- ”The First Indonesian Women’s Congress of 1928” (Clayton, Monash Asia Institute, 2007)
- ”Love, Sex and Power” (Clayton, Monash Asia Institute, 2001)

Sumber:
Kompas, 15 November 2008 dan Milist: Yogyakarta untuk Keberagaman
Postingan Lama

Matari Facebook

Profil Facebook Matari Sehati Yogyakarta

Matari Search

Custom Search