Matari Sehati

Oleh. Dian T Indrawan[1]

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi program KB pada era globalisasi, reformasi dan demokratisasi akan selalu mengacu dan memperhatikan perubahan lingkungan strategis serta isu-isu penting yang berkembang dimasyarakat seperti hak-hak reproduksi remaja, pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan jender, kemiskinan dan hak asasi manusia. Berpijak pada kesadaran bahwa program KB adalah tanggungjawab dan panggilan tugas kita bersama yang merupakan program jangka panjang, karena dampaknya baru bisa dirasakan beberapa dasa warsa kedepan, maka kalau berhasil yang akan menikmati adalah kita dan anak cucu kita, namun sebaliknya kalau sampai gagal, tentunya juga kita dan anak cucu kita kelak yang akan merasakan akibatnya.

Pelaksanaan program KB di Yogyakarta sendiri menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dengan semakin meningkatnya pemahaman dan diterimanya program KB dimasyarakat. Ini semua tidak terlepas karena adanya dukungan serta komitmen politis yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat dan penerapan sistim manajemen KB secara baik dan konsisten hingga ketingkat lini lapangan. Pelaksanaan program ini di Yogyakarta sampai dengan saat ini secara kwantitatif menunjukan hasil yang menggembirakan, hal ini bisa dilihat dari kesertaan KB aktif sampai Desember 2007 mencapai 78,88 % dari Pasangan Usia Subur yang ada, hal tersebut berpengaruh besar terhadap penurunan tingkat kelahiran di Yogyakarta menjadi 2,19 anak per perempuan usia subur (dasar perhitungan dari hasil Pendataan Keluarga Th. 2007), sehingga angka pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun cenderung terus menurun (berdasarkan data BPS tahun 2005 angkanya sebesar 0,99 %). Sementara kondisi sampai periode 1970 sebesar 5,33 %[2].

Permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan program KB secara nasional termasuk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah masih rendahnya tingkat partisipasi pria dalam ikut menjaga kesehatan reproduksi pasangannya. Kita mungkin akan terkesima manakala menyimak kesertaan pria dalam program KB. Rendahnya partisipasi pria dalam menggunakan alat kontrasepsi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain berkaitan dengan organ reproduksi dan biologis pria, karena pengendalian kemampuan reproduksi pria lebih sulit dikendalikan sebab pria selalu dalam keadaan subur dan banyaknya sperma yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal adalah terbatasnya alat KB bagi pria dan adanya mitos atau anggapan keliru dimasyarakat bahwa vasektomi atau sterilisasi pria bisa mempengaruhi libido pria dan adanya kekhawatiran para istri karena dengan demikian akan memberikan peluang lebih besar bagi suami untuk menyeleweng, disamping itu sebagian besar masyarakat masih menempatkan perempuan hanya sebagai obyek dalam masalah seksual maupun reproduksi, karena yang hamil dan melahirkan wanita maka perempuanlah yang harus ikut KB agar tidak hamil.

Memang ketidakadilan jender dalam program ini dan kesehatan reproduksi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program KB. Sebagian besar masyarakat bahkan para provider dan penentu kebijakan masih banyak yang menganggap bahwa urusan penggunaan kontrasepsi adalah urusan perempuan. Tentunya ini merupakan sesuatu yang kurang adil, mengingat perempuan yang sudah mengalami masa hamil, persalinan, menyususi, mendidik, mengasuh, bahkan masih ada yang diharuskan ikut membantu suami mencari tambahan penghasilan, masih harus menggunakan alat kontrasepsi yang kadang-kadang tidak cocok bahkan ada yang mengalami komplikasi. Sedangkan suami yang ikut andil dalam proses reproduksi tidak mau berperan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Masalah kesehatan reproduksi bukan hanya milik perempuan, setelah menikah, laki-laki juga memiliki peran sama dalam menjaga kesehatan reproduksi pasangannya. Kepedulian pria dalam kesehatan reproduksi mempunyai pengaruh terhadap kesehatan ibu. Perhatian dan dukungan suami akan meningkatkan keberhasilan dalam menyelamatkan kehamilan dan persalinan[3].

Mengingat strateginya peran pria dalam program KB maka penanganannya tidak bisa dilakukan hanya secara parsial saja, hanya sekedar mengajak atau mensosialisasikan cara dan alat KB saja, tapi harus secara menyeluruh dengan menggali segala akar permasalahannya untuk merubah pola pikir bahwa reproduksi juga merupakan tanggung jawab laki-laki. Kesertaan KB bagi pria tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena kesertaan pria dalam program KB akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penanganan masalah kesehatan reproduksi termasuk penurunan angka kematian ibu melahirkan maupun angka kematian bayi, yang kesemuanya itu mempunyai pengaruh cukup besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)[4].