Matari Sehati

"Warga banyak menduga, bayi di perut kakak saya itu milik tetangga. Sebelum Mas Triyono hamil, ada kandungan seorang wanita yang mendadak hilang setelah terjatuh saat berjalan. Diduga kandungan wanita itu pindah ke perut kakak saya," kata Murti, adik Triyono, saat ditemui di rumahnya, Senin (16/2/2009). Murti menambahkan, di dusunnya kejadian wanita yang mendadak kehilangan kandunganya sudah sering terjadi. Namun, sambung Murti, apa yang dialami kakaknya adalah peristiwa yang pertama kali terjadi di dusun itu.

"Kalau kandungan yang hilang sudah pernah terjadi, tapi kalau yang pindah ke perut laki-laki ya baru kali ini," ujar Murti. Pantauan detikcom, perut Triyono memang tampak membuncit. Kondisi perutnya tidak sebanding dengan tubuhnya yang tampak kurus.

Selain itu, dalam UU BHP, harus diadakan audit yang dilakukan akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk BHP. Sekolah dengan kondisi terbatas tersebut belum tentu mampu menyewa tim audit. ”Selama ini, SLB hidup dari donatur dan simpatisan dalam jumlah yang tidak menentu. Keberadaan SLB sangat membutuhkan inisiatif dari masyarakat,” ujar Darmaningtyas.

Sebagai gambaran, jumlah SLB baik negeri dan swasta se-Indonesia mulai dari jenjang TK hingga SMA sekitar 1.300 dengan murid sekitar 60.000 siswa. SLB negeri hanya berjumlah 500 sekolah dan yang diselenggarakan oleh swasta sekitar 830 sekolah. Jumlah tersebut tidak memadai. Jumlah warga berkebutuhan khusus diperkirakan sekitar 1,5 juta orang dan dari jumlah tersebut sekitar 20 persennya merupakan anak usia sekolah.

Represi politik

UU BHP dipandang pula merusak tatanan pendidikan. Undang-undang tersebut tanpa disadari memberikan otonomi yang besar kepada pemerintah daerah untuk menutup BHP yang tidak sejalan dengan kemauan pemerintah. Pembicara lainnya, Ketua Badan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Taufik Basari, mengatakan, persoalan UU BHP terbesar ialah pada landasan filosofisnya, bukan pada pasal per pasal. ”Pendidikan adalah hak warga negara. Bagaimana masyarakat bisa memperoleh haknya dan di mana tanggung jawab negara?” ujarnya.

Di Yogyakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia berencana mengajukan uji materi (judicial review) terhadap UU BHP. Kesepakatan untuk mengajukan judicial review terhadap UU BHP ini merupakan salah satu keputusan dalam Lokakarya Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 26-29 Januari. Pertemuan diikuti perwakilan BEM dari 48 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Presiden Mahasiswa UMY Ilham Ramdani mengatakan, judicial review akan diajukan terhadap 15 pasal dalam UU BHP yang bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh. Dian T Indrawan

Pada bulan November 2008 yang lalu badan PBB untuk AIDS (UNAIDS) angkat bicara dan menyatakan dengan tegas bahwa kriminalisasi terhadap orientasi seksual, perilaku seksual dan transmisi HIV menghalangi penanggulangan dan respon terhadap AIDS. Kriminalisasi perilaku seksual orang dewasa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi. Kriminalisasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS (Odha) berdampak buruk terhadap penanggulan AIDS[1]. Hingga kemudian UNAIDS sendiri juga menganjurkan dan merekomendasikan kepada seluruh negara di dunia untuk menghapuskan kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang menghalangi pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS, serta agar setiap negara di dunia ini membuat kebijakan dan undang-undang untuk melindungi Odha dari diskriminasi, paksaan serta upaya untuk memonitor kehidupan pribadi mereka.

Pernyataan sikap yang dilontarkan oleh UNAIDS ini muncul karena di beberapa negara dan lembaga lokal masih mempertimbangkan untuk membuat homoseksualitas sebagai kejahatan. Kelompok ini berencana memanfaatkan tekhnologi untuk memantau ODHA. Selain itu juga muncul upaya untuk mewajibkan Volunteering Counseling Test (VCT) HIV yang sebelumnya bersifat komersil menjadi sukarela serta upaya rehabilitasi bagi Wanita Pekerja Seks (WPS) dan para pengguna napza[2]. Langkah tersebut oleh UNAIDS digolongkan sebagai upaya yang memiliki efek negative dalam upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di dunia. Hal ini juga mengakibatkan akses pengobatan AIDS untuk ODHA jika system tersebut dijalankan.Semua bentuk halangan terhadap Odha merupakan bentuk kejahatan. Kejahatan tersebut dalam bentuk halangan bepergian ke luar negeri, memantau pergerakan mereka atau melihat transmisi HIV. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesehatan masyarakat yang baik. Hal tersebut dapat meningkatkan stigma terhadap Odha dan meningkatkan penularan HIV. UNAIDS mengajurkan kepada semua pihak untuk membuat peraturan yang mengurangi stigma dan diskriminasi. Membuat kebijakan untuk mempromosikan gender dan kesetaraan seksual yang membantu melindungi kehidupan. Berdasarkan data UNAIDS, hanya 26% negara yang melaporkan undang-undang yang melindungi kaum LGBT. Terdapat 84 negara mempunyai undang-undang yang melarang orientasi seksual sejenis (homoseksual).

Dalam deklarasi politik tahun 2006 tentang HIV/AIDS, beberapa pemerintah setuju untuk menghilangkan rintangan legal dengan membuat undang-undang untuk melindungi populasi rentan. Negara-negara yang mempunyai undang-undang non-diskriminasi terhadap LGBT, penasun dan pekerja seks menjadi bukti kisah sukses penanggulangan AIDS.

Sedangkan empat orang bayi lainnya saat ini masih terus dipantau perkembangannya namun belum dapat dipastikan apakah mereka mengindap virus yang menyerang daya tahan tubuh atau tidak.

"Mudah- mudahan saja hasilnya menggembirakan sehingga para bayi itu dapat berkembang dengan normal," harap Dr. Samuel.

Sementara itu Suster Siti Soltief yang dihubungi secara terpisah mengatakan, bayi-bayi itu tidak tertular virus mematikan yang diidap si ibu karena selama masa kehamilan si ibu selalu mengikuti petunjuk yang diberikan dokter maupun paramedis lainnya. Walaupun hamil, si ibu tetap mengonsumsi Anti Retra Virus (ARV).

Para ibu positif AIDS itu, tambah Suster Siti yang juga aktivis pemberantasan HIV/AIDS di Papua, melahirkan dengan cara normal maupun operasi.

"Namun setelah lahir si bayi juga akan diberikan ARV namun dengan dosis yang sesuai usianya," jelas Suster Siti yang sehari hari bertugas diruang penyakit dalam wanita RSUD Dok II Jayapura.